• Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai Daerah Otonom
  • Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
  • Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Kenafigasian
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Perhubungan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angktan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transprtasi Darat
  • Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Peraturan Bupati Muna Barat Nomor : 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa tahapan Penyusunan Dokumen RKPD diantaranya melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten.